Pada tanggal 25 April, sebuah pertemuan tingkat tinggi diadakan di Kairo, Mesir, yang mengumpulkan beberapa tokoh kunci dari intelijen dan militer Israel dan Mesir. Menurut laporan yang dirilis oleh New Arab, hadir dalam pertemuan tersebut adalah Kepala Badan Keamanan Dalam Negeri Israel, Ronan Bar, dan Kepala Staf Militer Israel, Herzi Halevi, yang bertemu dengan Kepala Dinas Intelijen Mesir, Abbas Kamal, dan Kepala Staf Angkatan Bersenjata Mesir, Osama Askar.
Pertemuan ini bertepatan dengan pengumuman dari Israel tentang rencana mereka untuk “melanjutkan” serangan militer ke Rafah di Gaza selatan. Rafah, yang berada di dekat perbatasan Mesir, telah menjadi titik fokus dalam konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina, dengan konsekuensi serius bagi pengungsi Palestina yang sebagian besar telah mengungsi ke wilayah lain.
Kekhawatiran Mesir adalah bahwa invasi lebih lanjut oleh pasukan Israel dapat memicu gelombang besar warga Palestina yang mencari perlindungan melintasi perbatasan ke Mesir. Hal ini, menurut Mesir, dapat merusak hubungan bilateral yang sudah terjalin melalui perjanjian damai tahun 1979 antara kedua negara.
Menurut pejabat senior Israel, koordinasi dengan Mesir dianggap sangat penting sebelum melancarkan serangan ke Rafah. “Kami semua menunggu arahan dari Netanyahu untuk mulai mengevakuasi warga sipil dari Rafah,” ungkap pejabat tersebut. “Dia perlu menyelesaikan masalah ini dengan Amerika dan Mesir,” tambahnya.
Namun, pertemuan ini juga mengungkapkan bahwa Mesir belum secara resmi memberikan “restu” mereka terhadap operasi militer yang direncanakan. Meski begitu, ada indikasi bahwa Mesir dan Uni Emirat Arab telah mendirikan tenda perlindungan antara Rafah dan Khan Younis serta daerah Muassi di barat laut Rafah, sebagai persiapan untuk kemungkinan eskalasi militer.
Pejabat keamanan Mesir menegaskan bahwa koordinasi bukan berarti persetujuan. “Mesir telah memperingatkan bahwa setiap serangan terhadap Rafah akan menyebabkan pembantaian besar-besaran, kerugian, dan kehancuran yang luas,” kata pejabat tersebut, menekankan risiko serius dari operasi militer yang diusulkan.
Pertemuan ini tidak hanya mencerminkan komplikasi dari situasi keamanan di kawasan, tetapi juga dilema yang dihadapi oleh Mesir dalam menyeimbangkan hubungan internasionalnya dengan kebutuhan untuk menjaga stabilitas regional.
