Kasus persetubuhan sedarah antara seorang ibu dan anaknya di Bukittinggi, Sumatera Barat, telah menggemparkan warga setempat. Berita mengenai hubungan terlarang ini bahkan telah berlangsung selama bertahun-tahun. Wali Kota Bukittinggi, Erman Safar, mengungkapkan hal ini dalam pertemuan Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Anak yang diadakan di rumah dinasnya.
Dalam kesempatan itu, Erman Safar dengan terperinci mengungkapkan bahwa anak tersebut sudah terlibat hubungan intim dengan ibu kandungnya sejak dia masih bersekolah di SMA hingga berusia 28 tahun. Pernyataan ini membuat peserta sosialisasi terkejut dan sulit mempercayainya. Wali Kota Erman menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Bukittinggi sedang serius menangani kasus ini.
Erman Safar menjelaskan bahwa hubungan terlarang antara ibu dan anak tersebut telah berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Meskipun tidak dijelaskan bagaimana kasus ini terbongkar, Erman menyatakan bahwa anak tersebut saat ini sedang dikarantina oleh pihak berwenang. Kasus ini sangat mengguncangkan masyarakat karena melibatkan anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah, termasuk ayahnya.
Wali Kota Erman mengungkapkan rasa mirisnya terhadap kejadian ini karena terjadi di dalam sebuah keluarga yang seharusnya utuh dan harmonis. Ia menekankan pentingnya menjaga dan melindungi anak-anak dari potensi eksploitasi dan kekerasan seksual yang dapat merusak masa depan mereka, termasuk tindakan yang dilakukan oleh orang tua mereka.
Untuk mencegah kasus serupa terjadi di masa depan, Pemerintah Kota Bukittinggi berkomitmen untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang isu pernikahan anak di bawah umur serta memperkuat upaya perlindungan anak. Dalam upaya ini, pemerintah akan melakukan sosialisasi dan pendidikan yang lebih intensif kepada masyarakat untuk memahami dampak negatif dari perbuatan tersebut dan menghindari kejadian serupa di masa yang akan datang.
Kasus ini menunjukkan betapa pentingnya pendidikan dan kesadaran dalam melindungi anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi. Pemerintah, bersama dengan masyarakat, harus berperan aktif dalam melindungi hak-hak anak dan menciptakan lingkungan yang aman dan sehat bagi mereka. Hanya dengan kerjasama dan kesadaran bersama, kita dapat mencegah terjadinya kasus-kasus serupa dan membantu anak-anak tumbuh dan berkembang dengan baik menuju masa depan yang lebih baik.
